MONEVONLINE.ID – Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) semakin menguat di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Seruan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, mantan diplomat, hingga kelompok masyarakat sipil.
Mereka meminta pemerintah meninjau kembali, bahkan menarik diri dari dewan perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.
MUI Desak Pemerintah Mundur
Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu pihak pertama yang secara terbuka mendesak pemerintah untuk keluar dari BoP.
Dalam pernyataan pers pada 1 Maret, MUI menilai keanggotaan Indonesia di BoP tidak efektif dalam mendorong kemerdekaan Palestina.
“MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan BoP karena dianggap tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” demikian pernyataan resmi MUI.
MUI juga mengisyaratkan serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Menurut mereka, Indonesia seharusnya tidak terhubung secara strategis dengan Amerika Serikat melalui forum tersebut.
Board of Peace sendiri dibentuk pada 22 Januari di Davos dengan tujuan membangun kembali Gaza setelah konflik berkepanjangan.
Kekhawatiran Menggerus Politik Luar Negeri
Puluhan tokoh masyarakat dan organisasi sipil turut menyuarakan hal serupa. Mereka menilai keanggotaan Indonesia di BoP berpotensi menggerus prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas dan aktif .
Sebagian pihak juga meminta pemerintah menunda rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Namun sejumlah analis mengingatkan bahwa langkah keluar dari BoP juga memiliki konsekuensi politik.
Direktur Eksekutif lembaga pemikir Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengatakan Indonesia harus siap menghadapi reaksi dari Amerika Serikat jika keputusan tersebut diambil.
“Indonesia harus berhadapan dengan AS yang mungkin tidak senang dengan keputusan tersebut,” ujarnya.
Indonesia Punya Peran Penting di BoP
Indonesia bukan sekadar anggota biasa dalam dewan tersebut. Dalam pertemuan perdana BoP di Washington pada 19 Februari, Indonesia disebut akan mengemban peran sebagai wakil komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) .
Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim 8.000 personel militer ke Gaza sebagai bagian dari pasukan tersebut dalam waktu dua bulan.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembahasan mengenai BoP saat ini ditunda karena perhatian pemerintah sedang bersiap pada perkembangan konflik di Iran.
“Kami juga akan berkonsultasi dengan para sahabat dan mitra kami di kawasan Teluk karena mereka juga berada dalam serangan,” kata Sugiono kepada wartawan.
Pertanyaan soal Tujuan Dewan Perdamaian
Sejumlah pihak menyimpulkan apakah Board of Peace benar-benar bertujuan mendorong kemerdekaan Palestina.
Anggota DPR Dave Laksono mengatakan rencana pengiriman 8.000 personel militer masih belum diketahui jadwal pastinya.
“Ketiadaan jadwal resmi mencerminkan pendekatan yang berhati-hati. Keselamatan personel militer, kredibilitas misi, dan dukungan publik menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada dalam kerangka konstitusi dan akan bergantung pada arahan presiden serta kesiapan operasional di lapangan.
Kritik dari Purnawirawan TNI dan Tokoh Sipil
Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) juga meminta pemerintah keluar dari BoP serta membatalkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza.
Mereka menilai keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif dan bahkan dapat bertentangan dengan konstitusi.
Menurut Jenderal (Purn) Fachrul Razi, keterlibatan Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian internasional seharusnya berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bukan organisasi lain.
“Apalagi ini lewat Board of Peace yang dipimpin Jenderal Amerika. Ini sungguh menyinggung perasaan teman-teman Palestina,” ujarnya.
Sebanyak 65 tokoh masyarakat dan 79 organisasi sipil juga mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta pemerintah dan DPR meninjau kembali posisi Indonesia di BoP.
Mereka menilai dewan tersebut tidak memiliki peta jalan jelas menuju kemerdekaan Palestina.
Bahkan, mereka menyebut BoP kini berubah menjadi “Board of War” setelah Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan militer ke Iran.
Pemerintah Masih Mengkaji
Hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan publik langsung terkait desakan agar Indonesia keluar dari BoP.
Namun ia telah menggelar sejumlah pertemuan dengan tokoh nasional, termasuk mantan presiden, mantan menteri, dan pimpinan partai politik untuk membahas isu global tersebut.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Indonesia pada prinsipnya dapat keluar dari BoP kapan saja jika diperlukan.
“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi,” kata Muzani.
Indonesia Bisa Saja Keluar
Sejumlah pakar hubungan internasional menilai Indonesia sebenarnya memiliki ruang untuk menarik diri dari dewan tersebut.
Pakar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Diah Kusumaningrum, mengatakan keputusan keluar dari BoP lebih merupakan keputusan politik dibanding persoalan teknis.
Ia mencontohkan Indonesia pernah keluar dari PBB pada 1965 dan kembali bergabung setahun kemudian.
Menurutnya, jika tujuan BoP tidak sejalan dengan konstitusi dan nilai kemanusiaan, Indonesia tidak perlu ragu untuk mundur.
“Indonesia tidak perlu ragu untuk keluar dari Board of Peace jika tujuan dan tindakannya tidak sejalan dengan konstitusi dan nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Risiko Diplomatik Jika Keluar
Meski demikian, para analis mengingatkan pemerintah perlu mempersiapkan strategi diplomatik jika memutuskan keluar dari BoP.
Potensi reaksi Amerika Serikat, termasuk dampaknya terhadap kerja sama ekonomi dan perdagangan, perlu diperhitungkan.
Indonesia juga didorong untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain, khususnya di kawasan Indo-Pasifik dan ASEAN , agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat.
