MonevOnline, Bandar Lampung — Di sektor pariwisata, Gubernur mengusulkan dukungan pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata unggulan, pengembangan amenitas wisata, promosi nasional, serta penguatan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi.
Lampung sendiri mencatat peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih terintegrasi.
Untuk sektor ekonomi kreatif, pemerintah daerah mendorong fasilitasi pengembangan subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten, dan digital. Dukungan pelatihan SDM, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, serta pembangunan creative hub juga menjadi prioritas dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Lampung.
Sementara itu, pada sektor UMKM yang berjumlah sekitar 398 ribu unit usaha dengan 70 persen pelakunya perempuan, Gubernur menekankan pentingnya perluasan akses pembiayaan, bantuan legalitas usaha, digitalisasi, serta perluasan akses pasar hingga ekspor. Selain itu, penguatan kemitraan antara UMKM dan industri besar juga menjadi fokus utama.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai menunjukkan geliat ekonomi positif dalam beberapa waktu terakhir.
“Apa yang disampaikan Gubernur menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan. Lampung memiliki potensi besar, tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk mendukung berbagai program strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan mitra kerja komisi.
Dalam sesi wawancara, Gubernur menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong penataan UMKM berbasis komoditas, khususnya singkong, yang jumlah mereknya mencapai lebih dari 5.000. Penataan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berdaya saing.
Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi fokus, dengan empat calon KEK industri dan dua KEK pariwisata yang sedang dalam tahap perencanaan dan studi kelayakan.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis di Lampung, sekaligus memperkuat peran daerah sebagai lumbung pangan nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyatakan bahwa sejumlah usulan dari Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk pemberian insentif seperti tax holiday dan penguatan sektor pariwisata, mendapat respons positif dari kementerian terkait.
“Kementerian pada prinsipnya mendukung pengembangan pariwisata Lampung, termasuk usulan penguatan infrastruktur, promosi, dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan Lampung.***
